ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PRA KOPERASI

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LINGKUP KERJA

Pasal 1

Perkumpulan ini bernama “PRA KOPERASI“ berada di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Guguak /penyelenggara pendidikan kesetaraan yang berkedudukan di  Tanjung Ketinggian Nagari Guguak VIII Koto dengan lingkup kerja Nagari Sungai Talang, Nagari VII Koto Talago, Nagari Kubang, Nagari Simpang Sugiran dan sekitarnya.

 BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

 Lembaga Pra Koperasi ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tujuan :

  1. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan kemajuan masyarakat sekitar PKBM Guguak/penyelenggara pendidikan kesetaraan  pada umumnya.
  2. Memenuhi kebutuhan modal usaha dan pendampingan usaha bagi warga belajar PKBM Guguak/penyelenggara pendidikan kesetaraan dan warga masyarakat sekitarnya yang telah terampil dan siap mengembangkan usaha.
  3. Mendidik warga belajar PKBMGuguak/penyelenggara pendidikan kesetaraan dan warga masyarakat sekitarnya dalam mengenal pola perkreditan dan manfaatnya sebagai sumber permodalan.
  4. Memperkuat kelembagaan PKBMGuguak/penyelenggara pendidikan kesetaraan.
  5. Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan.

 BAB III

USAHA KEGIATAN

Pasal 3

 Usaha kegiatan yang dilakukan meliputi :

1)       Mengusahakan pemupukan modal yang berasal dari simpanan anggota dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.

2)       Memberikan pelayanan pinjaman kepada para anggota untuk tujuan-tujuan produktif dengan sistem pelayanan yang cepat, layak dan tepat mengenai sasaran.

3)       Mengusahakan program pendidikan secara intensif dan teratur bagi para anggota untuk menimba pengetahuan anggota tentang cara-cara berusaha dan keterampilan-keterampilan yang dapat meningkatkan pendapatan para anggotanya.

 BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 4

  1. Yang dapat diterima menjadi anggota adalah warga belajar yang sedang atau telah mengikuti program pembelajaran di PKBM/penyelenggara pendidikan kesetaraan, orang tua warga belajar, pengelola dan tutor PKBM/penyelenggara pendidikan kesetaraan, dan warga masyarakat sekitar PKBM/kelompok belajar  yang perlu dibina.
  2. Keanggotaan didasarkan atas kesadaran, kerelaan dan kesungguhan untuk ikut dalam lembaga pra koperasi.
  3. Penerimaan dan pemberhentian anggota kelompok ditentukan oleh rapat anggota atau rapat-rapat khusus yang diselenggarakan untuk itu.
  4. Bagianggotabaruharusmemenuhikewajibananggota yang sudahdisepakatididalamrapatanggota

Pasal 5

  1. Warga belajar mempunyai hak untuk ikut bicara dan menyampaikan usul.
  2. Setiap anggota mempunyai hak untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus.
  3. Setiap anggota mempunyai hak untuk menelaah pembukuan PKBM/ penyelenggara pendidikan kesetaraan pada setiap saat atau pada saat rapat anggota.

 Pasal 6

  1. Setiap anggota wajib menjunjung tinggi nama dan kehormatan kelompoknya.
  2. Setiap anggota wajib mematuhi ketentuan yang ada di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan rapat serta peraturan khusus.

Pasal 7

  1. Apabila anggota berhalangan selama dia tidak memenuhi kewajiban sebagai anggotaannya maka keanggotaanya dianggap gugur dan semua haknya dikembalikan.
  2. Apabila anggota meninggal dunia hak dan kewajibannya dikembalikan kepada ahli warisnya sesuai besarnya simpanan.

  BAB VI

PENGURUS

Pasal 8

  1. Pengurus dipilih dari, oleh, dan dalam Rapat Anggota
  2. Yang dapat dipilih menjadi pengurus adalah anggota yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  • Memiliki sifat jujur, tekun, penuh tanggung jawab, berkemampuan dan memiliki ketersediaan waktu.
  • Bersedia menerima koreksi dan pengawasan dari anggota dan pendamping/pengawas.
  • Bersedia memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam dalam anggaran dasar ini.

Pasal 9

  1. Masa jabatan pengurus selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.
  2. Bilamana seorang pengurus berhenti sebelum masa jabatannya selesai maka Rapat Anggota dapat mengangkat penggantinya.
  3. Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

 Pasal 10

1)       Pengurus bertugas untuk:

  1. Mengelola lembaga prakoperasi.
  2. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama lembaga Pra Koperasi.
  3. Mewakili lembaga Pra Koperasi di luar dan di depan pengadilan.

2)       Pengurus atas persetujuan Rapat Anggota dapat mengangkat seksi-seksi dan pendamping.

3)       Pengurus wajib mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada Rapat Anggota.

4)       Setiap anggota pengurus harus memegang dan menanggung segala kerugian yang diderita oleh lembaga Pra Koperasi di PKBM/penyelenggara pendidikan kesetaraan yang diakibatkan oleh kelalaian dalam melakukan tugasnya.

5)       Pengurus berkewajiban menyelenggarakan administrasi ketatausahaan dan pembukuan keuangan.

6)       Setiap tutup tahun buku pengurus harus membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan perhitungan rugi laba  periode tahun buku yang bersangkutan.

7)       Tahun buku pra koperasi ditetapkan dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

 BAB V

PENGAWASAN

Pasal 11

  1. Pengawasan dilakukan oleh Pengawas yang diangkat melalui rapat
  2. Pengawas terdiri dari sebanyak-banyak 3 orang yang terdiri dari seorang ketua, dan dua orang anggota
  3. Hasil pengawasan Pengawas dilaporkan di dalam rapat anggota

 BAB VI

Rapat Anggota

Pasal 12

  1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kelompok pra koperasi PKBM Guguak/penyelenggara pendidikan kesetaraan, dimana semua anggota wajib menghadirinya.
  2. Rapat Anggota dilakukan secara teratur, sekurang-kurangnya setiap satu tahun sekali.
  3. Setiap keputusan yang diambil dalam rapat anggota sejauh mungkin diambil secara musyawarah dan mufakat.
  4. Jika tidak dapat dicapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang memiliki hak suara dalam rapat.
  5. Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari ½ lebih satu dari jumlah  anggota, bilamana jumlah tersebut tidak dipenuhi maka rapat anggota ditunda selama-lamanya 2 X 24 jam, dan apabila dalam penundaan tidak memenuhi maka rapat anggota sah jika disepakati oleh anggota yang hadir.
  6. Anggota yang tidak hadir dalam rapat anggota suaranya tidak boleh diwakilkan.

 BAB VII

MODAL USAHA

Pasal 13

Modal Usaha PraKoperasi bersumber dari:

  1. Simpanan Pokok.
  2. Simpanan Wajib.
  3. Simpanan Sukarela.
  4. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat.
  5. Hasil usaha yang dilakukan oleh kelompok.
  6. Dana pinjaman dari lembaga swasta atau instansi pemerintah.

 BAB VIII

SIMPANAN DAN PINJAMAN

Pasal 14

  1. Simpanan dan pinjaman anggota harus dibukukan dengan baik, buku kas disimpan di tempat yang aman agar tidak mudah rusak atau hilang.
  2. Permohonan pinjaman dilakukan secara tertulis dengan mengisi surat permohonan pinjaman/proposal dan mengisi formulir yang telah disediakan.
  3. Permohonan pinjaman yang telah dikabulkan harus dibuatkan surat perjanjian yang ditandatangani anggota, pendamping usaha dan disertai dengan tanggung renteng dengan anggota yang lain.
  4. Besarnya jasa pinjaman ditentukan dalam Rapat Anggota dengan memperhatikan sesuai dengan kondisi dan situasi sebesar 2 % (flat).
  5. ika pinjaman tidak menepati waktu pelunasan tanpa alasan yang dapat diterima oleh pengurus maka dikenakan denda sebesar Rp. 5.000,- setiap bulan.

 BAB IX

SISA HASIL USAHA

Pasal 15

  1. Sisa hasil usaha (SHU) pra koperasi adalah merupakan pendapatan yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan.
  2. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pengawas, SHU dapat digunakan untuk:
  •                   10 % untuk dana cadangan.
  •                   20 % untuk jasa pengurus dan pendamping usaha.
  •                   20 % untuk pemupukan modal.
  •                   10  % untuk pendidikan.
  •                  40 % kembali ke anggota.

        BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 16

  1. Perubahan terhadap Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya ½ lebihsatudari anggota yang hadir dan memiliki suara dalam Rapat Anggota.
  2. Bilamana terjadi perubahan terhadap Anggaran Dasar ini maka harus disampaikan pada anggota selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah terjadinya perubahan.

 BAB XI

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 17

Apabila ada keputusan-keputusan baru yang disepakati oleh Rapat Anggota maka keputusan-keputusan tersebut dapat dimasukkan sebagai aturan tambahan yang juga harus dipatuhi oleh seluruh anggota kelompok.

 BAB XII

PENUTUP

Pasal 18

  1. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Rapat Anggota.
  2. Hal-hal yang lebih operasional akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga kelompok

Ditetapkan di Tanjung Ketinggian

Pada Tanggal

 

Wandi, S. Ag

Tentang PKBM GUGUAK

"DARI, OLEH dan UNTUK MASYARAKAT
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s